Ahmad Zulfiansyah

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Anggota Komisi IV DPRD Kukar Ahmad Zulfiansyah berharap kepada pemerintah daerah, khususnya terkait kesehatan harus lebih diperhatikan, dengan  memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kukar, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang sangat tinggi.

Ia mengatakan, APBD Kukar 2023 tembus sekitar 7,2 Trilliun, pengesahan APD tersebut telah dilakukan pada November 2022 lalu. Dari regulasi yang ada, bahwa sekitar 20 persen dari APBD dialokasikan untuk bidang kesehatan, dan pendidikan.

"Karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Dinas Kesehatan alokasinya 20 persen dari APBD, maka dari itu dengan anggaran besar harus tepat sasaran, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Ahmad Zulfiansyah kepada Poskotakaltimnews, di ruang Komisi IV DPRD Kukar, Rabu (4/1/2023).

Sementara daerah lain telah menjamin kesehatan untuk masyarakatnya, seperti di Balikpapan. Di Balikpapan dijamin 100 persen untuk jaminan kesehatannya, dengan menganggarkan sekitar Rp. 50 milliar dari APBD sekitar Rp. 1 Trilliun.

"Sedangkan APBD kita sekitar 7 trilliun, masa menganggarkan cuma Rp. 5 milliar," ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, Kukar pada periode sebelumnya ada yang namaya jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Jamkesda itu ditanggung 100 persen oleh daerah.

"Masalah BPJS kesehatan ini menjadi keluhan masyarakat, masih banyak masyarakat yang ekonominya tidak stabil. Hal itu dilihat dari pembayaran BPJS tersebut," sebutnya.

Menurutnya, mereka ingin membayar BPJS, tapi masih terdesak dengan keperluan yang lainnya, yang dianggap lebih penting oleh mereka. Sehingga iuran BPJS tertunda.

"Ketika mereka alami sakit, dan ingin menggunakan kartu BPJSnya, ternyata tunggakannya sangat banyak, sehingga mereka bingung mencarikan uang tunggakan tersebut," pungkasnya.(riz)