POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Wakil Rakyat Bumi Batiwakkal menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan pendampingan dalam pengelolaan layanan air bersih yang saat ini dikelola oleh berbagai pihak, termasuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Batiwakal dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Memang sudah seharusnya pengelolaan air bersih arus dilakukan secara profesional, terutama dalam hal operasional alat-alat yang digunakan,” ungkap Anggota DPRD Kabupaten Berau dari Komisi II, Sutami, baru-baru ini di Kantor Dewan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Sei Bedungun.

Apalagi tambah Sutami, aset yang digunakan dalam layanan sebagian juga merupakan hasil dari penanaman modal, baik melalui APBD maupun sumber lainnya, sehingga harus dijaga dan dioperasikan dengan baik.

“Kalau alatnya rusak dan tidak dikelola secara profesional, tentu akan menjadi kerugian karena ini menggunakan dana publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sutami juga menyoroti pentingnya transparansi, terutama dalam penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) dan tarif yang diberlakukan kepada masyarakat. Ia menilai bahwa meskipun layanan ini dijalankan dalam skema bisnis, aspek pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.

“Apa lagi air bersih adalah kebutuhan vital, jadi jangan terlalu fokus pada keuntungan. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat, terutama di kampung-kampung, bisa mengakses layanan ini dengan baik dan terjangkau,” tandasnya lagi.

Ia juga menekankan bahwa BumDes atau BMD membutuhkan pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten, termasuk forum atau lembaga yang sudah memahami secara mendalam manajemen pengelolaan air bersih.

“Perlu ada pendampingan mulai dari penetapan tarif dasar hingga ke aspek teknis operasionalnya. Forum-forum yang berpengalaman harus dilibatkan agar pengelolaan menjadi lebih matang,” tambahnya.

Sutami juga berharap, dengan langkah-langkah tersebut, layanan air bersih di Kabupaten Berau bisa semakin merata, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (sep/FN/Advertorial)