Kepala Otban Wilayah VII, Ferdinan Nurdin (kedua di kiri) saat menghadiri Rakorwil  Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (27/8/2026).

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Menjaga konektivitas udara di Papua bukan perkara sederhana. Kondisi geografis, kebutuhan penerbangan perintis, pembangunan bandar udara hingga dinamika keamanan membuat sektor penerbangan di wilayah tersebut membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor yang kuat.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Otoritas Bandar Udara Wilayah IX dan X yang berlangsung di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (27/8/2026).

Kepala Otoritas Bandar Udara (Otban) Wilayah VII, Ferdinan Nurdin, turut hadir dalam forum tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran pengalaman antar-Otban dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan penerbangan dengan karakteristik wilayah yang berbeda.

Rakorwil tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, dan dihadiri jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hadir pula Direktur Keamanan Penerbangan Capt. Sigit Hariyanto, perwakilan Direktorat Angkutan Udara (DAU), Direktorat Bandar Udara (DBU), serta Direktorat Keamanan Penerbangan (DKP) yang menjadi narasumber dalam kegiatan.

Sejumlah unsur eksternal Kementerian Perhubungan juga ikut hadir, di antaranya Pangkogabwilhan III, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wilayah Sorong, serta para kepala daerah yang berada di wilayah kerja Otban Wilayah IX dan X. Rangkaian kegiatan diawali sambutan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.

Dalam sambutannya, Elisa menyampaikan apresiasi sekaligus aspirasi terkait perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi dan kebutuhan pelayanan penerbangan di wilayah Papua.

Kondisi geografis dengan wilayah yang luas dan karakteristik antardaerah yang berbeda menjadikan transportasi udara sebagai salah satu penghubung penting bagi masyarakat maupun aktivitas pembangunan. Karena itu, penguatan pelayanan, keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkuat konektivitas Papua.

Persoalan tersebut kemudian menjadi salah satu perhatian dalam arahan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa. Ia menyampaikan sejumlah isu strategis, mulai dari kondisi keamanan penerbangan di Papua, penyelenggaraan penerbangan perintis, pembangunan dan pengembangan bandar udara, hingga berbagai langkah peningkatan keamanan penerbangan.

Pembahasan mengenai keamanan juga mengemuka dalam paparan Pangkogabwilhan III  Letjen TNI Lucky Avianto. Ia menyampaikan berbagai capaian dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua sekaligus membahas perkembangan situasi keamanan terkini.

Dalam pembahasan tersebut turut disoroti kesiapsiagaan pengamanan bandar udara ketika menghadapi kondisi darurat maupun dinamika keamanan yang dapat memengaruhi operasional penerbangan. Hal ini menegaskan bahwa pengelolaan bandar udara di Papua membutuhkan kesiapan tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga koordinasi yang kuat dengan unsur pemerintah, pertahanan dan keamanan.

Sementara itu menurut Kepala Otban Wilayah VII Balikpapan, Ferdinan Nurdin, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar-Otban.

Perbedaan karakteristik wilayah dan tingkat kompleksitas penyelenggaraan penerbangan membuat pertukaran pengalaman menjadi penting agar setiap tantangan dapat dihadapi dengan pendekatan yang tepat.

“Forum ini menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi, koordinasi, sekaligus bertukar pengalaman antarwilayah Otoritas Bandar Udara, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan penerbangan yang memiliki karakteristik dan tingkat kompleksitas berbeda,” ujar Ferdinan.

Menurutnya, kesamaan langkah antarinstansi menjadi salah satu kunci dalam menciptakan penyelenggaraan penerbangan yang aman, selamat dan andal. Hal tersebut juga menjadi semakin penting ketika sektor penerbangan berhadapan dengan kondisi wilayah yang memiliki tantangan geografis maupun keamanan seperti Papua.

“Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan langkah dan komitmen yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur pertahanan dan keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan penerbangan,” kata Ferdinan.

Ia menegaskan, sinergi tersebut tidak berhenti pada koordinasi antarlembaga, tetapi harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan penerbangan dan keberlanjutan konektivitas udara.

“Tujuannya adalah mewujudkan pengoperasian bandar udara dan pelayanan penerbangan yang selamat, aman, tertib, andal, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung konektivitas serta pemerataan pembangunan di wilayah Papua dan Indonesia secara keseluruhan,” tegasnya.

Rakorwil kemudian dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) Standarisasi Pengoperasian, Pelayanan, dan Keamanan Penerbangan. Forum tersebut menghadirkan narasumber dari sejumlah direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pembahasan diarahkan untuk memperkuat standar pengoperasian, pelayanan, keselamatan, dan keamanan penerbangan. Bagi Otban Wilayah VII, keikutsertaan dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi antarwilayah.

Sebab, semakin kuat koordinasi antarpemangku kepentingan, semakin besar pula peluang untuk menghadirkan pelayanan penerbangan yang konsisten, aman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Papua Aviation Awards, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan kinerja para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penerbangan di wilayah Papua.

Kehadiran Otban Wilayah VII melalui Ferdinan Nurdin dalam forum tersebut sekaligus menegaskan pentingnya peran Otban dalam membangun komunikasi lintas wilayah dan memastikan penyelenggaraan penerbangan terus bergerak menuju standar pelayanan yang semakin baik.

Pada akhirnya, penguatan sinergi tersebut bukan semata-mata soal operasional bandar udara. Lebih jauh, penerbangan menjadi bagian penting dalam membuka akses, menjaga konektivitas, serta mendukung pemerataan pembangunan di Papua dan Indonesia. (sep/FN)